PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI – Aroma dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan pengadaan barang mencuat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Prabumulih. Direktur RSUD disebut-sebut mengelola pengadaan Barang Habis Pakai (BHP), Material Habis Pakai (MHP), oksigen, obat-obatan hingga alat kesehatan (alkes).
Jika benar, praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi menabrak aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan keterlibatan penyedia resmi.
Sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, pengelolaan farmasi di RSUD Prabumulih diduga tidak berjalan sesuai prosedur.
“Ini bukan hal kecil. Pengadaan farmasi itu wajib melalui PBF. Kalau tidak, berarti ada jalur yang dipotong. Ini patut dipertanyakan,” terangnya pada Kamis 2 Maret 2026.
Penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seharusnya mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Namun, yang terjadi justru memunculkan dugaan adanya praktik “pemotongan jalur” dalam pengadaan, yang berpotensi membuka celah penyimpangan.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar, ke mana sebenarnya alur pengadaan dan siapa yang diuntungkan?
Data internal yang dihimpun menunjukkan besarnya anggaran Hutang BLUD yang dikelola RSUD Prabumulih, namun tidak diimbangi dengan penyerapan yang optimal.
Di Tahun 2024, Hutang BLUD mencapai Rp29 miliar, dengan Silpa Rp500 juta. Dan, di Tahun 2025, Hutang BLUD mencapai Rp31 miliar, dengan Silpa melonjak menjadi Rp6,8 miliar.
Lonjakan Silpa yang drastis ini memunculkan kecurigaan serius. Di satu sisi anggaran besar tersedia, namun di sisi lain serapan rendah terindikasi lemahnya perencanaan atau bahkan dugaan adanya anggaran yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
Ironisnya, di tengah besarnya Hutang yang di bayarkan, sejumlah persoalan mendasar justru malah makin muncul.
Pengadaan alat kesehatan disebut masih sering mengalami kekurangan. Lebih parah lagi, renovasi rumah dinas dokter dilaporkan terbengkalai tanpa kejelasan, meski anggaran tersedia.
“Kalau anggaran ada, kenapa fasilitas tidak beres? Ini yang jadi tanda tanya besar,” ungkap sumber.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi RubrikTerkini kepada Direktur RSUD Prabumulih hingga kini belum membuahkan hasil. Pihak manajemen terkesan tertutup dan belum memberikan klarifikasi atas berbagai dugaan yang mencuat.
Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat sorotan publik terhadap tata kelola RSUD Prabumulih saat ini.
Jika dugaan ini benar, maka bukan hanya soal pelanggaran prosedur, tetapi juga menyangkut potensi kerugian negara dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang dipertaruhkan.
Editor:Heru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar