PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Prabumulih terus mematangkan persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada awal Juni 2026. Program berskala nasional ini akan menjangkau seluruh sektor usaha, mulai dari usaha rumah tangga hingga perusahaan besar.
Kepala BPS Kota Prabumulih, Jupni Amnes, SE., MM., menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi yang paling berkualitas dalam sejarah pendataan ekonomi nasional. Menurutnya, data yang dihimpun akan menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.
“Sensus Ekonomi 2026 ini bukan sekadar pendataan rutin, tetapi menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran. Karena itu, kami menargetkan sensus ini menjadi yang paling sukses dan berkualitas, khususnya di Kota Prabumulih,” ujar Jupni, pada Selasa (7 April 2026).
Untuk memastikan proses berjalan efektif dan efisien, BPS membagi pelaksanaan sensus ke dalam dua tahap utama.
Pada 1 hingga 15 Juni 2026, pendataan difokuskan pada perusahaan besar melalui metode email practice, di mana formulir akan dikirim secara digital kepada manajemen perusahaan untuk diisi secara mandiri.
Selanjutnya, pada 16 Juni hingga 31 Agustus 2026, petugas sensus akan turun langsung ke lapangan melakukan pendataan secara door to door. Tahap ini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta usaha rumah tangga.
Jupni menegaskan, tidak ada satu pun sektor usaha yang akan terlewat dalam pendataan ini. “Seluruh pelaku usaha akan kami data tanpa terkecuali, mulai dari perusahaan besar dengan omzet ratusan miliar rupiah, usaha menengah, hingga usaha mikro dan rumah tangga. Semua memiliki peran penting dalam peta ekonomi daerah,” jelasnya.
Dalam mendukung akurasi data, BPS Prabumulih juga telah menjalin sinergi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pemanfaatan data Keterangan Kerja Desa (KKD) juga dilakukan untuk memastikan seluruh unit usaha terdata secara menyeluruh.
“Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan agar proses pemutakhiran data di lapangan berjalan optimal. Kolaborasi ini penting agar tidak ada usaha yang terlewat,” tambahnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, BPS berharap dapat menghasilkan basis data ekonomi yang komprehensif dan akurat. Masyarakat pun diimbau untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka, baik melalui pengisian formulir digital maupun saat kunjungan langsung petugas sensus.
“Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan sensus ini. Data yang akurat akan berdampak langsung pada arah kebijakan dan pembangunan ekonomi yang lebih baik,” pungkas Jupni.
Editor:Heru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar