PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI – Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih terus mematangkan persiapan menghadapi rencana evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dijadwalkan berlangsung pada awal Juli 2026 mendatang. Melalui Inspektorat Daerah, Pemkot Prabumulih menggelar rapat koordinasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kamis (18/6/2026), di Ruang Rapat Lantai I Gedung Pemerintah Kota Prabumulih.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Prabumulih, H. Elman ST MM, didampingi Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dr. Drs. H. Aris Priadi SH MSi, serta Inspektur Daerah Kota Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH. Hadir pula para kepala OPD, pejabat administrator, dan personel yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan indikator MCP di masing-masing perangkat daerah.
Dalam arahannya, Sekda Elman menegaskan bahwa seluruh OPD harus memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan indikator-indikator MCP KPK RI. Menurutnya, capaian MCP bukan hanya menjadi ukuran keberhasilan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
“Ini harus menjadi perhatian serius seluruh kepala OPD. Semua poin-poin yang telah ditetapkan dalam MCP KPK RI harus segera dipenuhi dan ditindaklanjuti. Jangan sampai ada yang terabaikan,” tegas Elman di hadapan peserta rapat.
Ia menjelaskan, MCP merupakan instrumen yang dikembangkan KPK untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi yang dilakukan pemerintah daerah melalui sejumlah area intervensi strategis. Karena itu, setiap OPD dituntut untuk memastikan seluruh data, dokumen pendukung, regulasi, serta bukti pelaksanaan kegiatan tersedia dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Elman, peringatan tersebut disampaikan bukan tanpa alasan. Berdasarkan agenda yang telah diterima Pemkot Prabumulih, tim dari KPK RI dijadwalkan akan datang ke Kota Prabumulih pada 1 Juli 2026 untuk melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan MCP.
“Pada 1 Juli nanti, KPK RI akan datang ke Prabumulih untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait MCP. Karena itu seluruh OPD harus benar-benar siap menghadapi evaluasi tersebut,” ujarnya.
Elman menekankan bahwa salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kelengkapan regulasi pendukung dan pengelolaan aset daerah. Menurutnya, dua hal tersebut kerap menjadi fokus dalam evaluasi karena berkaitan langsung dengan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Kelengkapan aturan pendukung dan data aset daerah harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai ketika dilakukan evaluasi justru menjadi pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semua data harus lengkap, valid, dan mudah diakses,” katanya.
Selain itu, ia meminta seluruh kepala OPD untuk terlibat langsung dalam proses evaluasi dan tidak menyerahkan sepenuhnya kepada staf atau pejabat teknis.
“Ketika evaluasi berlangsung, siapkan seluruh data secara lengkap. Kepala OPD jangan dinas luar dulu. Harus hadir dan mengikuti kegiatan evaluasi MCP KPK RI. Ini menyangkut kinerja, tanggung jawab, dan komitmen kita bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Prabumulih, Sapta Putra Dewangga SH, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk membantu seluruh OPD dalam melengkapi indikator-indikator MCP KPK RI yang masih perlu disempurnakan.
Menurut Sapta, pembentukan tim pendamping tersebut merupakan langkah konkret Inspektorat untuk memastikan seluruh perangkat daerah mendapatkan pendampingan dan asistensi yang memadai menjelang evaluasi KPK RI.
“Kami telah menyiapkan tim untuk membantu OPD dalam melengkapi seluruh indikator MCP. Jadi OPD tidak perlu ragu untuk berkoordinasi dan berkonsultasi apabila mengalami kendala,” ujar Sapta.
Ia menjelaskan, tim pendamping akan memberikan asistensi terhadap seluruh area intervensi MCP yang menjadi fokus penilaian KPK RI. Mulai dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, penguatan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pengelolaan barang milik daerah dan aset, hingga indikator lainnya yang menjadi bagian dari penilaian MCP.
“Seluruh area intervensi MCP akan kita dampingi. Mulai dari anggaran, PBJ, manajemen ASN, pendapatan daerah, APIP, pengelolaan aset, dan indikator lainnya. Tim yang kami bentuk siap membantu OPD dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan dokumen maupun data pendukung,” jelasnya.
Sapta berharap keberadaan tim tersebut dapat menjadi solusi bagi OPD yang masih menghadapi kendala dalam pemenuhan indikator MCP sehingga proses konsultasi dan koordinasi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap keberadaan tim ini dapat membantu dan memudahkan OPD untuk berkonsultasi. Jika ada kendala atau hal-hal yang belum dipahami terkait pemenuhan indikator MCP, silakan berkoordinasi dengan tim yang telah kami siapkan,” katanya.
Lebih lanjut, Sapta menegaskan bahwa upaya peningkatan kepatuhan MCP tidak semata-mata untuk mengejar nilai atau peringkat yang lebih baik, melainkan sebagai bagian dari proses pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh.
“Semoga melalui upaya ini, kepatuhan terhadap MCP KPK RI terus meningkat dan dapat membawa pembenahan serta perubahan yang lebih baik bagi Pemerintah Kota Prabumulih. Kita ingin seluruh OPD semakin tertib administrasi, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkot Prabumulih juga menaruh harapan besar terhadap peningkatan capaian MCP tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi MCP KPK RI tahun 2025, Kota Prabumulih berada di peringkat ke-10. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap indikator-indikator yang masih perlu ditingkatkan.
Sekda Elman menegaskan bahwa capaian tahun lalu harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tahun lalu kita berada di peringkat 10. Tahun ini tentu kita berharap hasilnya lebih baik. Karena itu seluruh OPD harus bekerja maksimal, melengkapi seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan serta menunjukkan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Senada dengan itu, Sapta Putra Dewangga optimistis capaian MCP Kota Prabumulih dapat meningkat secara signifikan apabila seluruh OPD memiliki komitmen yang sama dan aktif memanfaatkan pendampingan yang telah disiapkan Inspektorat.
“Target kita bukan hanya memperbaiki peringkat, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Jika seluruh OPD bergerak bersama, saya optimistis capaian MCP Kota Prabumulih tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” pungkasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkot Prabumulih berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat menyelesaikan berbagai indikator yang masih perlu dilengkapi sebelum kedatangan tim KPK RI pada awal Juli mendatang. Dengan persiapan yang matang, koordinasi yang kuat, serta dukungan tim pendamping dari Inspektorat, Pemkot Prabumulih menargetkan peningkatan nilai dan peringkat MCP sekaligus memperkuat budaya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar