PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih memasuki babak krusial dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam Rapat Paripurna Ke-VI Masa Persidangan Ke-I yang digelar pada Rabu, 26 November 2025, dewan mendengarkan Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum fraksi, yang sebelumnya telah menyampaikan catatan-catatan tajam.
Rapat yang menjadi arena evaluasi kritis atas nota keuangan Pemkot ini menjadi sorotan utama, terutama saat Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umumnya melalui juru bicara mereka, Ade Irama.
Mengawali pandangannya, Fraksi Gerindra memberikan apresiasi luar biasa kepada Walikota Prabumulih, H. Arlan, atas penghargaan bergengsi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.
Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi Walikota dalam memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
"Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Prabumulih, mengapresiasi luar biasa atas penghargaan bergengsi yang diterima oleh Walikota Prabumulih, atas dedikasi dan kontribusinya dalam memajukan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Ade Irama.
Namun, apresiasi tersebut diikuti dengan tantangan serius. Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kota untuk segera bergerak cepat menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi baru yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Prabumulih, demi kemandirian fiskal daerah.
Salah satu poin paling disoroti oleh Fraksi Gerindra adalah alokasi anggaran tenaga kerja. Fraksi menilai anggaran tersebut kurang efektif karena terlalu didominasi oleh pembiayaan operasional seperti gaji dan tunjangan ASN, yang dampaknya dinilai membatasi ruang untuk program-program inovatif.
Fraksi Gerindra menekankan bahwa anggaran tidak seharusnya hanya menjadi "bantal gaji," tetapi harus diinvestasikan untuk peningkatan kualitas SDM dan daya saing.
"Kami menekankan agar anggaran tenaga kerja tidak hanya untuk pembiayaan operasional semata, tetapi juga harus proaktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah melalui program-program yang efektif dan efisien," tegas Ade Irama.
Selain itu, Fraksi Gerindra menitikberatkan pada prinsip tata kelola anggaran. Mereka meminta Pemerintah Daerah untuk menjamin seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran berjalan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Di sektor pembangunan, fraksi mendesak OPD terkait untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur Tahun 2025. Tujuannya adalah memastikan mutu pembangunan mencapai kualitas terbaik dan menghindari keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga.
Terakhir, Fraksi Gerindra memberikan permintaan spesifik di sektor pendidikan, mendesak alokasi anggaran segera untuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dengan rincian:
SMP Negeri 5: 1 Ruangan Kelas
SMP Negeri 8: 2 Ruangan Kelas
SMP Negeri 12: 2 Ruangan Kelas
Pandangan umum Fraksi Gerindra ini kini menjadi catatan penting yang harus dipertimbangkan oleh Walikota dalam penyempurnaan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2026 sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Editor:Heru
Tidak ada komentar:
Posting Komentar