DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar)
mendorong pemerintah provinsi untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) guna menjaga kelangsungan pembangunan daerah di tengah kondisi
keuangan yang terbatas.
Hal itu disampaikan Ketua Sementara DPRD
Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, saat memimpin rapat Komisi III DPRD bersama
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), baru-baru ini.
Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Komisi
III, Evi menegaskan perlunya langkah inovatif dan terarah untuk mengatasi
tekanan terhadap keuangan daerah.
“Keuangan kita tidak sedang baik-baik saja.
Tahun ini, Sumbar kehilangan sekitar Rp400 miliar dari opsen pajak, ditambah
lagi sekitar Rp200 miliar dari penurunan tarif pajak bahan bakar kendaraan
bermotor dari 10 persen menjadi 7,5 persen,” jelasnya.
Secara total, hampir Rp800 miliar potensi
pendapatan menguap, baik dari dana transfer pusat seperti DAU dan DAK, maupun
dari sektor PAD yang belum tergarap maksimal. Menurut Evi, jika kondisi ini
dibiarkan, akan berdampak langsung terhadap terhambatnya program pembangunan
serta menurunnya kesejahteraan masyarakat.
“Ini sinyal yang tidak boleh diabaikan. Kita
minta Pemprov melalui Bapenda dan OPD teknis segera merespons ini dengan
strategi yang kuat. PAD harus menjadi sandaran utama agar program-program
prioritas tetap berjalan,” ujarnya.
Evi juga menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan
wajib pajak yang saat ini baru mencapai sekitar 58 persen. Hal itu menunjukkan
masih banyak potensi penerimaan, terutama dari pajak kendaraan bermotor dan
sektor-sektor lain, yang belum tergarap secara optimal.
“Perlu ada upaya masif untuk mendorong
kesadaran dan minat masyarakat membayar pajak. Tentu saja pendekatannya harus
berbasis pada kemudahan, seperti sistem digitalisasi layanan pajak, sosialisasi
berkelanjutan, serta insentif bagi wajib pajak patuh,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Evi juga menyinggung
pentingnya mencari sumber-sumber pendapatan baru yang relevan dengan potensi
daerah. Salah satunya melalui sektor pariwisata laut.
“Kapal-kapal pesiar yang masuk ke perairan
Sumbar untuk wisata dan berfungsi sebagai hotel terapung bisa menjadi sumber
PAD. Selama ini potensi ini belum termanfaatkan secara optimal. Jika diatur
dengan baik, ini bisa menjadi pemasukan signifikan bagi daerah, tentunya tetap
mengikuti regulasi yang berlaku,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa kontribusi
perusahaan-perusahaan besar, khususnya di sektor sawit, harus dievaluasi
kembali. Selama ini, pendapatan daerah hanya bersumber dari Dana Bagi Hasil
(DBH) yang tidak sebanding dengan potensi sebenarnya. DPRD meminta pemerintah
daerah melakukan pendekatan strategis agar perusahaan turut memberi dampak
fiskal yang lebih proporsional bagi Sumbar.
Evi berharap, pertemuan antara Komisi III DPRD
dan TAPD tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi mampu memunculkan
terobosan-terobosan baru untuk memperkuat postur APBD.
“Kalau kita hanya bertahan pada pola lama,
APBD kita akan terus melemah. Solusi strategisnya adalah memperkuat PAD dengan
menggali potensi, meningkatkan kepatuhan pajak, dan membuka sumber pendapatan
baru,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar,
Daswanto, menyoroti pentingnya optimalisasi aset milik Pemprov Sumbar agar
lebih produktif dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia
menyebut beberapa aset strategis yang perlu dimaksimalkan pemanfaatannya,
seperti Padang Industrial Park (PIP), peralatan berat milik pemerintah, dan
lahan di Air Runding, Kabupaten Pasaman.
“Aset-aset tersebut memiliki potensi ekonomi
yang besar. Jika dikelola secara tepat, bisa menjadi sumber pemasukan baru bagi
daerah,” ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar