PRABUMULIH, RUBRIKTERKINI – Komisi I DPRD Kota Prabumulih menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyikapi pemberitaan yang tengah viral di media sosial, sekaligus membahas optimalisasi pelayanan kesehatan di RSUD Kota Prabumulih. Rapat tersebut berlangsung pada Kamis (12/2/2026) dan turut dihadiri langsung oleh Direktur RSUD Kota Prabumulih, dr. Ade Nur Ikhlas.
RDP ini menjadi sorotan publik karena dilaksanakan di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit daerah, terutama setelah muncul berbagai unggahan viral yang dinilai mencoreng citra pelayanan kesehatan. Komisi I DPRD menegaskan bahwa rapat tersebut bukan sekadar merespons isu viral semata, melainkan sebagai langkah serius untuk memastikan standar pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih, Riza Ariansyah, SH, dalam wawancara bersama awak media usai rapat menyampaikan bahwa terdapat empat poin rekomendasi yang dihasilkan dalam RDP tersebut. Rekomendasi ini ditujukan langsung kepada manajemen RSUD Kota Prabumulih sebagai bahan evaluasi dan pembenahan menyeluruh.
Berdasarkan hasil rapat, Komisi I DPRD Kota Prabumulih menyimpulkan sejumlah langkah yang harus segera dilakukan RSUD. Poin pertama, Komisi I merekomendasikan agar RSUD Kota Prabumulih melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan dan sumber daya manusia (SDM), khususnya di ruang Unit Gawat Darurat (UGD).
Menurut Komisi I, UGD merupakan garda terdepan pelayanan rumah sakit yang langsung berhadapan dengan pasien dalam kondisi darurat. Karena itu, profesionalitas, respons cepat, serta sikap petugas menjadi penentu utama kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit.
Poin kedua, DPRD merekomendasikan peningkatan kualitas sekaligus pembaruan sistem manajemen RSUD melalui penguatan koordinasi internal, pemberian pelatihan kepada pegawai, penyegaran atau rolling pegawai berdasarkan penilaian pelayanan, serta pemberian sanksi tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran.
Rekomendasi ini menunjukkan bahwa DPRD menilai permasalahan pelayanan tidak cukup diselesaikan hanya dengan perbaikan fasilitas, tetapi juga harus dibarengi pembenahan sistem kerja, disiplin, dan budaya pelayanan.
Poin ketiga, Komisi I juga menyoroti aspek kebersihan. DPRD merekomendasikan peningkatan kualitas kebersihan ruangan dan toilet di lingkungan RSUD Kota Prabumulih. Masalah kebersihan dinilai sangat krusial karena rumah sakit seharusnya menjadi tempat yang steril, aman, dan nyaman bagi pasien serta keluarga yang mendampingi.
Sedangkan poin keempat, DPRD menekankan pentingnya pembaruan sarana dan prasarana, khususnya pendingin ruangan (AC) di setiap ruang rawat inap maupun ruang pelayanan pasien. Keluhan terkait suhu ruangan dan kenyamanan dinilai sebagai hal yang tidak boleh dianggap sepele, karena berpengaruh pada kondisi psikologis pasien serta proses pemulihan.
Riza Ariansyah juga menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan bukan sekadar formalitas rapat. Komisi I, kata dia, akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut yang dilakukan RSUD setelah RDP.
“Dalam beberapa bulan ke depan akan terus kita pantau peningkatan pelayanan serta sarpras termasuk alkes yakni kelengkapan baju operasi bagi pasien RSUD,” ungkap Riza.
Ia juga menyinggung persoalan kelengkapan alat kesehatan (alkes) yang sempat menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat. Salah satunya mengenai baju operasi yang beberapa waktu lalu viral dan memicu pertanyaan publik terkait standar kesiapan RSUD.
Menurut Riza, persoalan tersebut harus disikapi secara serius, termasuk dengan mendorong pihak RSUD agar kembali menganggarkan kelengkapan alkes yang dibutuhkan, termasuk baju operasi, agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, Direktur RSUD Kota Prabumulih, dr. Ade Nur Ikhlas, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai melakukan perbaikan-perbaikan baik dari sisi sarana prasarana maupun pelayanan.
“Sudah kita lakukan perbaikan, dan soal kandang bebek juga sudah kita sterilkan, kita juga tengah menghitung dan mencatat apa saja yang perlu kita perbaiki,” ungkap dr. Ade.
Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pihak RSUD merespons cepat isu-isu yang beredar di publik. Meski begitu, dr. Ade mengakui masih ada hal-hal yang perlu dibenahi dan akan menjadi fokus perbaikan ke depan.
Ia menegaskan komitmen RSUD untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Prabumulih.
“Kami berkomitmen akan terus melakukan perbaikan, dan peningkatan layanan kepada masyarakat serta memperbaiki apa yang patut diperbaiki,” pungkasnya.
RDP Komisi I DPRD Prabumulih ini menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor kesehatan semakin ketat. Di sisi lain, masyarakat kini menanti tindak lanjut nyata dari RSUD, terutama dalam aspek yang paling sering dikeluhkan: respons UGD, kebersihan, kenyamanan ruangan, serta kelengkapan fasilitas pendukung tindakan medis.
Dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan dan komitmen RSUD yang disampaikan, publik berharap pembenahan tidak berhenti pada rapat dan pernyataan, tetapi benar-benar diwujudkan dalam perubahan yang bisa dirasakan langsung oleh pasien.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar