Ketua DPRD Sumbar Dorong Optimalisasi Istana Bung Hatta sebagai Ikon Wisata dan Penggerak Ekonomi

 

Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Muhidi melakukan kunjungan kerja ke Istana Bung Hatta di Kota Bukittinggi, Sabtu (28/6). Dalam kunjungan tersebut, Muhidi menekankan pentingnya pengembangan Istana Bung Hatta tidak hanya sebagai objek peningkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga sebagai daya tarik utama pariwisata yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

 

“Istana Bung Hatta jangan hanya difokuskan sebagai sumber PAD, tetapi juga harus menjadi ikon pariwisata yang kuat. Dengan begitu, keberadaannya bisa berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitarnya,” ujar Muhidi.

 

Ia menambahkan, sebagai bangunan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi, Istana Bung Hatta harus dikembangkan secara strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peta jalan pengembangan yang jelas agar fungsi, daya tarik, dan kontribusinya terhadap PAD serta ekonomi masyarakat dapat dimaksimalkan.

 

“Harus ada peta pengembangan ke depan agar pengelolaan Istana Bung Hatta lebih optimal. Jika ada kebutuhan untuk pengembangan, silakan ajukan. Kami akan tindak lanjuti,” tegasnya.

 

Muhidi juga menegaskan bahwa DPRD Sumbar siap mendukung langkah-langkah penguatan fungsi Istana Bung Hatta, termasuk dalam aspek promosi wisata, pelestarian budaya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

 

“Kami ingin Istana Bung Hatta tidak hanya menjadi simbol sejarah, tapi juga pusat aktivitas budaya, edukasi, dan ekonomi kreatif. Ini akan memberi manfaat berlapis bagi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Muhidi.

 

Kedatangan Ketua DPRD Sumbar disambut langsung oleh Kepala Istana Bung Hatta, Zulkarnain. Ia mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya masih menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam hal keterbatasan anggaran untuk pengembangan sarana dan program kegiatan.

 

“Istana Bung Hatta memang cukup sering dikunjungi, terutama oleh siswa dan mahasiswa yang ingin belajar sejarah. Namun sebagai cagar budaya, kami tidak bisa sembarangan menambah atau mengubah struktur bangunan,” jelas Zulkarnain.

 

Ia juga menyampaikan bahwa mayoritas penggunaan fasilitas Istana Bung Hatta saat ini lebih banyak dimanfaatkan untuk rapat-rapat dinas instansi pemerintah daerah. Sementara, pemanfaatan oleh masyarakat umum, termasuk untuk kegiatan seperti pesta pernikahan, masih sangat minim.

 

“Dari target omzet yang ditetapkan, baru sekitar 60 persen yang tercapai. Tahun lalu target retribusi sebesar Rp500 juta, namun realisasi hanya Rp300 juta. Efisiensi anggaran yang diberlakukan saat ini juga cukup berdampak terhadap tingkat hunian. Bahkan beberapa yang sudah sempat ‘deal’ pembatalan terjadi mendadak di hari pelaksanaan,” papar Zulkarnain.

 

Ia berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah provinsi dan DPRD untuk mendorong pemanfaatan dan promosi Istana Bung Hatta secara lebih luas, baik sebagai objek wisata sejarah maupun tempat kegiatan produktif masyarakat.