Pemkab Muara Enim Gandeng Kejaksaan Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Mitigasi Risiko Hukum

MUARA ENIM, RUBRIKTERKINI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim memperkuat sinergi dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim melalui kerja sama di bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun).

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan bersama yang ditandatangani Plt. Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, Gunawan Wisnu, S.H., M.H., Selasa (4/8).

Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Kantor Bappeda Muara Enim, dan turut disaksikan Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Deddy Arianto Sutopo, S.Pd., Sekretaris Daerah Muara Enim Ir. H. Yulius, M.Si., para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta camat.

Plt. Bupati Muara Enim menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Muara Enim menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Ia berharap pendampingan hukum yang diberikan dapat membantu perangkat daerah, bagian hingga kecamatan dalam mengantisipasi sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah dapat tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim Gunawan Wisnu menjelaskan, ruang lingkup kerja sama mencakup bantuan dan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Pendampingan tersebut meliputi penanganan perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses di pengadilan atau litigasi maupun di luar pengadilan atau nonlitigasi.

Selain pendampingan hukum, kerja sama juga mencakup pemberian pertimbangan hukum, mitigasi risiko, pencegahan korupsi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Peningkatan kapasitas tersebut akan dilakukan melalui kegiatan pelatihan, sosialisasi, serta penyediaan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum.

Sinergi antara Pemkab Muara Enim dan Kejaksaan Negeri Muara Enim diharapkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemerintahan sekaligus mendukung kelancaran berbagai program pembangunan daerah.